TIDAK AKAN ADA SANGGAH BANDING

Pemerintah pada tanggal 31 Juli 2012 melalui Peraturan Presiden no 70 tahun 2012 telah menerbitkan peraturan yang berisi tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden no 54 tahun 2010, dan telah diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2012.
Sebagian besar dari perubahan tersebut memang dinantikan, namun ada beberapa ketentuan baru yang mengagetkan dan terasa tidak rasional.

Perubahan yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

46. Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) diubah, serta diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.
(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.
(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.

 

Ada 2 (dua) hal yang luar biasa pada ketentuan tersebut, yaitu nilai jaminan sanggah banding yang naik menjadi 1% (satu perseratus) dari total HPS. Apabila nilai total HPS adalah Rp. 10 milyar, maka penyedia barang/jasa harus menyediakan jaminan sebesar Rp. 100 juta, dan jaminan ini tidak mung-kin berupa polis dari asuransi, karena probability untuk ditolak dan dicairkan diatas 60%, artinya perusahaan asuransi akan meminta premi diatas Rp. 60 juta untuk paket yang HPSnya Rp. 10 milyar.

Apalagi menggunakan jaminan sanggah banding berupa jaminan bank, jelas tidak mungkin.

Untuk paket dengan nilai total HPS diatas Rp. 10 milyar akan semakin berat, karena tidak ada batas atas untuk nilai jaminan seperti pada Peraturan Presiden no 54 tahun 2010.

Selain hal tersebut, untuk nilai paket tidak lebih dari Rp. 5 milyar, waktu yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk mengajukan sanggah banding hanya 3 hari kerja. Waktu yang 3 hari kerja ini dipakai untuk menyiapkan materi sanggah banding dan jaminan sanggah banding. Waktu yang 5 haripun untuk mengajukan sanggah banding pada paket diatas Rp. 5 milyar tidak cukup.

 

Adalah mustahil bagi penyedia barang/jasa untuk mengajukan sanggah banding yang merupakan mekanisme kontrol terhadap proses pangadaan barang/jasa, karena sudah bisa dipastikan akan kehilangan uang yang tidak sedikit. 

Menurut informasi yang dapat dipercaya, perubahan pasal ini atas desakan para menteri dan pimpinan lembaga yang tidak ingin proses pengadaan di institusi mereka diganggu atau dikontrol.

 

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mulai saat Peraturan Presiden no 70 tahun 2012 dipakai, tidak akan ada penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggah banding, dan semua penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa tidak akan ada yang mencegah.