Bukan Dahlan Iskan tetapi Megawati

Anggota DPR yang tidak suka dengan Dahlan Iskan seakan mendapat amunisi ketika audit BPK menyebut ada inefisiensi di PLN pada saat Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama.
Padahal inefisiensi tersebut menurut mantan Dirut PLN tersebut sudah berjalan lama sebelumnya dan tak terelakkan akibat kebijakan penjualan gas Tangguh dengan harga murah ke China.
Berani nggak anggota DPR memanggil Megawati yang bertindak sebagai pangambil kebijakan penjualan gas Tangguh 100% ke China dengan harga murah sehingga PLN tidak kebagian?
Silahkan mencermati tulisan berikut yang memuat tanggapan pengamat perminyakan Kurtubi.

Pengamat Perminyakan Kurtubi menegaskan, pemborosan atau inefisiensi PLN 2009/2010 sebesar Rp 37 triliun bukan karena kepemimpinan Dahlan Iskan saat menjadi dirut PT PLN (Persero). Menurut Kurtubi pemborosan itu karena kebijakan yang salah diambil oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Penyebab inefisiensi itu bukan karena Dahlan, tetapi karena kebijakan yang salah yang diambil saat pemerintahan Megawati," kata Kurtubi kepada detikFinance, Senin (29/10/2012).
Kebijakan yang salah tersebut antara lain ketika Presiden Megawati menyetujui penjualan gas LNG ke luar negeri 100% pada Tahun 2002. Parahnya lagi dijual ke China dengan harga yang sangat murah sekali yakni hanya US$ 3,35 per MMBTU.

"Produksi gas LNG dari Tangguh Papua dijual 100% ke luar negeri, saat itu menteri teknisnya adalah Purnomo Yusgiantoro (saat ini Menteri Pertahanan). Disetujui dijual sebagian ke China dengan harga yang sangat murah sekali yakni US$ 3,35 per MMBTU, padahal saat itu industri dalam negeri (lokal) termasuk PLN berani membeli dengan harga US$ 7-9 per MMBTU," ungkap Kurtubi.
Apalagi pada tahun 2002, PLN sudah memiliki pembangkit listrik tenaga gas, namun menurut Kurtubi, PLN tidak diberi setetes pun dari Tangguh oleh pemerintah saat itu.

"Akibatnya pembangkit listrik gas PLN seperti di Muara Tawar, Tambak Lorok, Muara Karang dan banyak lagi tidak mendapatkan pasokan gas sehingga bisa terancam mati total, makanya pada saat itu oleh Dahlan Iskan diputuskan menggunakan BBM, kalau tidak Jakarta dan Sumatera gelap gulita," ujar Kurtubi.

Untuk itu kata Kurtubi, salah alamat jika inefisiensi PLN sebesar Rp 37 triliun ditujukan kepada Dahlan Iskan.
"Bukan Dahlan Iskan yang salah, yang salah kenapa dalam negeri tidak diberi gas secuil pun dari Tangguh, dan malah di ekspor keluar negeri, padahal penjualan gas ke China dengan harga murah tersebut berpotensi merugikan negera miliaran dolar, ingat miliaran dolar," tandas Kurtubi.